Ratusan warga asli Mimika Papua Tengah, menggelar aksi demo di depan gedung Eme Neme Yauware.
Mereka menuntut batalkan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Mimika dan DPR Provinsi Papua Tengah karena dinilai suara yang ada hasil money politic.
Aksi demo damai itu, digelar pada Kamis ( 22/Februari/2024) yang di kawal ketat oleh aparat keamanan, dan kedatang ratusan warga ini disambut baik oleh ketua KPU dan Ketua Bawaslu Mimika.
Dalam aksi demo itu, warga membawa spanduk bertuliskan batalkan penghitungan suara DPRD Kabupaten Mimika dan DPR Provinsi Papua Tengah, karena suara yang ada hasil money politic, pembelian surat undangan dan mobilisasi massa untuk coblos berulang kali di TPS-TPS, yang melibatkan oknum Kepala Distrik, oknum Kepala Kampung, oknum Guru dan oknum KPPS.
KPU harus menetapkan Caleg terpilih mengacu pada kesepakatan pertemuan antara MRP Papua Tengah, Bupati Kabupaten Mimika, Forkopimda Mimika dan tokoh masyarakat di hotel cendrawasih 66 tanggal 8 Februari 2024.
DPRD Kabupaten Mimika milik Suku Amungme, Suku Kamoro dan Papua. Toleransi untuk Caleg non Papua tiap suku hanya 1 orang.
Oknum Kepala Distrik, Kepala Kampung, guru dan KPPS yang terlibat harus diberi tindakan tegas dan di proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Koordinator umum, Rafael Taorekeyau, dalam orasinya menyampaikan bahwa saat ini mereka berkumpul di sini untuk menuntut hak mereka sebagai orang Papua.
Hak-hak kami yang sesuai dengan undang-undang pemilu saat ini telah dirampas oleh pihak non Papua yang saat ini menguasai beberapa suara tertinggi pada Pemilu serentak tahun ini
Koordinator umum, Rafael Taorekeyau
Kata Rafael, kami sebagai orang Papua merasa sangat kecewa, kami ingin para pejabat KPU, Bawaslu, TNI Polri menyelidiki money politik yang digunakan oleh para caleg non Papua dalam mencari suara.
Saya berharap semua yang hadir di sini dapat menyampaikan isi hati sesuai dengan aturan hukum dan norma adat Papua
Koordinator umum, Rafael TaorekeyauTokoh masyarakat Kamoro, Fredi Sony Atiyamona menyampaikan bahwa kotak suara yang ada di dalam gedung Eme Neme Yauware bukan milik suku Amugme dan Kamoro. Namun telah dikerjakan oleh oknum Ketua Distrik, oknum guru dan pihak-pihak tertentu.
Dipastikan, jika kursi ketua DPRD diduduki oleh orang non Papua, maka akan terjadi pembunuhan di tanah ini.
Tokoh masyarakat Kamoro, Fredi Sony Atiyamona Sementara itu, Ketua Lemasa, Karel Kum mengatakan atas nama suku Amugme, meminta negara memberikan perhatian khusus terhadap orang Amugme dan Kamoro, karena melihat banyak kecurangan dalam proses Pemilu tahun ini.
Karel mengatakan akan melakukan aksi sampai pleno dibatalkan, karena terlalu banyak kecurangan dan meminta diberi ruang untuk difasilitasi sebagai masyarakat asli Amugme dan Kamoro.
Saya dari pagi sudah berada di sini, karena saya juga orang Amugme, Kamoro dan Papua, serta bertanggung jawab atas kotak suara yang ada dalam gedung.
Ketua KPU Mimika, Dete Abugau Dete mengatakan warga yang menyampaikan aspirasi itu sah di depan hukum.
Ia berpendapat bahwa sebagai orang Papua, kita harus memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat Papua, sehingga mereka memahami segala risiko yang ada.
Saya minta tim dari massa aksi yang saat ini hadir untuk mewakili dan berbicara dari hati ke hati, serta memberi pemahaman agar semua warga mengerti.
Ketua KPU Mimika, Dete Abugau Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa kemudian menyerahkan surat tuntutan kepada Ketua KPU Mimika, dan massa pun membubarkan diri dan kembali kerumah mereka masing-masing.
