Wahana Visi Indonesia (WVI) dalam program PASTI-Papua yang didukung oleh USAID, dan PTFI melakukan Sosialisasi Tugas Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kampung Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mimika.
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di salah satu Hotel Jalan Cenderawasih Timika ini pada Jum’at (06/12/2024) sebagai upaya mendukung rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam penanganan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Mimika.
Senior Program Manager Program PASTI-Papua WVI, Julia Christine Sagala mengatakan, dari Sosialisasi Tugas Kerja TPPS Kampung ini diharapakan akan ada kolaborasi dari TPPS kampung ke TPPS distrik, dan selanjutnya ke TPPS kabupaten. Begitu juga dengan fasilitas layanan kesehatan yang ada di kampung.
Fasiltas layanan kesehatan itu kata Christine, ada sarana Puskesmas Pembantu (Pustu), ada Posyandu. Dijelaskan Christine juga, Posyandu adalah milik masyarakat kampung, bukan milik Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Jadi, Posyandu itu dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat,” kata Julia.
Sementara itu, Christine mengungkapkan saat ini pemerintah sedang mendorong integrasi layanan primer. Dimana dalam integrasi layanan primer tersebut (Posyandu, Pustu, Polindes, dan kampung serta distrik) merupakan perpanjangan tangan yang harus aktif, dalam pelayanan kesehatan.
Lanjutnya, salah satu contoh adalah apakah TPPS kampung sudah mengenal yang namanya tim pendamping keluarga yang ada dikampung, sebagai rekan untuk mengerjakan penanggulangan atau pencegahan kasus stunting.
Ia juga menuturkan bahwa ditingkat kampung sebenarnya ada yang namanya rembuk stunting, yang biasanya dilakukan di awal tahun, sebelum dilakukan musrembang kampung.
“Jadi, sebelum melakukan musrembang, pemerintah kampung dan TPPS kampung harus menggandeng Puskesmas (Kader dan lainnya) untuk melakukan rembuk stunting. Agar dalam perencanaan anggaran kampung, terkait percepatan pencegahan stunting, itu tidak berjalan sendiri – sendiri dalam pelaksanaannya,” tuturnya.
Julia mengungkapkan, waktu ia bersama tim melakukan kunjungan kerja ke Nayaro dalam membantu Puskesmas Timika memberikan PMT penyuluhan pada Posyandu di daerah tersebut, juga memberikan PMT penyuluhan bubur kacang hijau dari dana kampung.
“Jadi, dalam 1 hari masyarakat kampung bisa sangat kenyang sekali. Tetapi, nanti sabtu depan, atau bulan depan, bisa saja masyarakat kampungnya tidak mendapatkan makanan sama sekali. Sehingga perlu penyelenggaraan atau integrasi perencanaan yang lebih baik, antara kampung, TPPS kampung dan fasilitas layanan lainnya,” jelasya.
Julia juga berharap dari pertemuan ini, teman – teman TPPS kampung dapat lebih aktif melakukan pencegahan dan penurunan kasus stunting, dan melakukan perencanaan kampung yang lebih komprehensif.
Penjabat (Pj) Bupati Mimika Valentinus S Sumito dalam sambutannya yang di wakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika Regina Wenda mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevelensi anak stunting yang tinggi.
“Tantangan terbesar dalam pencegahan kasus stunting adalah memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan sumber pembiayaan dapat terlaksana secara terpadu atau konvergen di tingkat kabupaten sampai kampung”, ucap Regina.
Lanjutnya, dalam mendukung rencana pelaksanaan kegiatan rembuk stunting tahun 2025, pemerintah daerah sudah menganggarkan angaran untuk pelaksanaan rembuk stunting di setiap distrik, dan kampung, yang akan dilaksanakan di kampung.
Ia juga mengatakan, TPPS distrik dan kampung perlu mengetahui mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung pencegahan kasus stunting di wilayah masing – masing kampung.
Seperti yang disampaikan Julia sebelumnya kata regina, ada pemberian tambahan makanan yang terlalu banyak karena tidak terorganisir dengan baik.
“Ini menjadi penting. Dan langkah – langkah ini yang ditangkap oleh WVI dan PTFI untuk membantu pemerintah. Agar kedepan, ketika anggaran rembuk stunting sudah turun di kampung, dapat di atur dengan baik,” harapnya.
Lebih lanjut Regina mengungkapkan, ada banyak sekali tanggung jawab yang harus kerjakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya tim PTFI dan WVI sangat membantu pemda dalam menyiapkan aturan dan juknis, dalam pengelolaan anggaran rembuk stunting dalam mencapai target penurunan stunting di tahun 2025.
“Kalau sudah ada koordinasi baik, dan petunjuk yang jelas, itu akan membantu dalam rangka mendukung tim TPPS distrik dan terlebih khusus tim TPPS kampung,” tuturnya.
Regina juga menjabarkan tugas TPPS kampung yang antaranya;
- Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting dibtingkat kampung.
- Memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko stunting dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat kampung.
- Melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting dibtingkat desa.
- Melaksanakan rembuk stunting desa minimal 1 kali 1 tahun, atau sewaktu – waktu bila diperlukan.
- Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Kepala Kampung, dan Kepala Distrik.
Di akhir sambutannya Regina mengucapkan terimakasih kepada WVI dan PTFI atas kerjasamanya dalam membantu Pemkab Mimika melakukan sosialisasi tentang koordinasi bersama antara tim distrik, kecamatan dan kampung, serta menyiapkan petunjuk untuk pengelolaan rembuk stunting kedepan dan pengelolaan anggaran stunting tingkat kampung.
Apabila ini dievaluasi, dan kampung berhasil melaksanakan dan pelaporan yang baik, menurutnya itu akan menjadi apresiasi untuk kampung tersebut, dan bisa jadi akan ada peningkatan.
“Tetapi, apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam penganggaran kedepan,” tutupnya.
