By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
CND IndonesiaCND IndonesiaCND Indonesia
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Tanah Papua
    • Papua
    • Papua Barat
    • Papua Tengah
    • Papua Selatan
    • Papua Pegunungan
    • Papua Barat Daya
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Lainnya
    • Lensa Foto
    • Ekonomi
    • Internasional
Search
  • ADVERTISE
  • ONLINE BESTHot
  • CUSTOMER
  • SERVICES
  • SUBSCRIBE
© 2024 CND Indonesia | All Rights Reserved
Reading: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Gelar Forum Konsultasi Publik
Font ResizerAa
CND IndonesiaCND Indonesia
Font ResizerAa
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Tanah Papua
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Lainnya
Search
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Tanah Papua
    • Papua
    • Papua Barat
    • Papua Tengah
    • Papua Selatan
    • Papua Pegunungan
    • Papua Barat Daya
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Lainnya
    • Lensa Foto
    • Ekonomi
    • Internasional
Follow US
  • Home
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2024 CND Indonesia | All Right Reserved
CND Indonesia > Blog > Pemerintahan > Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Gelar Forum Konsultasi Publik
Pemerintahan

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Gelar Forum Konsultasi Publik

Timika, Papua Tengah

25/03/2024
5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 Puskesmas mengikuti Forum Konsultasi Publik yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Foto : Istimewa
SHARE

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua mengadakan Forum Konsultasi Publik bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dua Puskesmas pada Senin (25/3/2024).

Forum tersebut bertujuan untuk membahas upaya meningkatkan kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Slamet Sutejo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), menyampaikan bahwa Dukcapil berperan sebagai inisiator forum tersebut.

Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini diambil untuk menyamakan persepsi antara instansi-instansi yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.

Kami menginisiasi, untuk forum konsultasi publik ini supaya persepsi kita sama. Persepsi yang khususnya kita-kita instansi yang erat kaitannya dengan pelayanan masyarakat ini persepsi kita sama, standar kita sama gitu ya,

Slamet Sutejo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tentu terkait dengan tugas kita masing-masing, tapi standar kita pada pelayanan masyarakat itu sama,

Slamet Sutejo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Advertisements

Indra Mangiwa Putra Asisten Muda Ombusman RI Perwakilan Papua, menerangkan bahwa dari 5 OPD dan 2 Puskesmas itu hanya Dukcapil yang berada pada zona hijau, lainnya masih berada pada zona kuning dan merah.

Indra menyebutkan, OPD yang berada pada zona merah merupakan OPD yang indikator penilaian Ombudsman itu belum terpenuhi, salah satunya adalah standart pelayanan.

Menurut Indra, untuk mencapai zona hijau maka OPD tersebut harus memenuhi indikator dari 4 dimensi yakni Dimensi input, Output, Proses dan Pengaduan.

Saya pikir pasti ada peningkatan, jadi kalau kita dari ombudsman sendiri kita tidak berharap langsung masuk di kategori A atau zona tertinggi tapi setidaknya ada progres, progres dari tahun lalu ke tahun ini. Tapi saya yakin ada peningkatan,

Indra Mangiwa Putra Asisten Muda Ombusman RI Perwakilan Papua

Berikut merupakan OPD dan Puskesmas yang mengikuti forum konsultasi publik ini, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Puskesmas Wania dan Puskesmas Karang Senang.

You Might Also Like

Diskominfo Mimika Gelar Rapat Dewan Smart City, Johannes Rettob : Justru Dalam Smart City Ada Implementasi Regulasi Yang Jadi Solusi

Mudahkan Layanan Publik, Disdukcapil Mimika Rapat Koordinasi Teknis SMKI ISO 27001

Kepala BKN RI Berkunjung ke Sentra Pendidikan

Dukcapil Sosialisasi Implementasi MPP Dan MPP Digital, Johannes : MPP Simbol Komitmen Pemerintah Memberi Kemudahan Kenyamanan Dan Kepastian Mengakses Berbagai Jenis Layanan Kepada Masyarakat

DPKPP Mimika Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Emanuel : Pengadaan Tanah Bukan semata – mata Tentang Pengalihan hak Tetapi Juga Soal Keadilan

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link
Previous Article Ketua Bawaslu Puncak: Banyak Dokumen Pengaduan Tidak Lengkap
Next Article Kapendam Cenderawasih Ungkap Hasil Identifikasi Video
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

Stay Connected

248.1kLike
69.1kFollow
134kPin
54.3kFollow

Berita Terbaru

Bupati Mimika Tunjuk Abraham Kateyau Jabat Plt Sekda
Daerah
Satpol PP Mimika Berikan Pemahaman Isi dan Tujuan Perda Serta Perkada Kepada Masyarakat
Daerah
Percepat Pendataan Dan Penginputan Database OAP Dukcapil Mimika Gelar Rakorda Dukcapil Se Tanah Papua
Daerah
Dinsos Mimika Berikan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana Pada Lima Kampung
Daerah
CND IndonesiaCND Indonesia
Follow US
© 2025 CND Indonesia | All Right Reserved
  • Home
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?