Sekelompok pemuda-pemudi Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Forum Pencaker Kabupaten Mimika meminta harus ada perlakuan khusus dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2024.
Hal ini disampaikan saat melakukan aksi demo damai di halaman Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Mimika, Selasa (27/08).
Berdasarkan pantauan wartawan dilapangan, Uria Jitmau menyampaikan bahwa dalam tes CPNS untuk formasi tahun 2024 harus disesuaikan dengan UU Otsus nomor 02 tahun 2021.
“Orang Papua punya hak diatas tanahnya sendiri,” ujarnya.
Selain itu Uria juga berharap dalam tes CPNS tahun 2024 untuk kuotanya itu harus 100 persen untuk putra daerah, dan kuota yang diberikan oleh pusat 20 dan 80 persen itu harus dihapuskan.
“Kami harap pemerintah kabupaten tindaklanjuti ini,” ucapnya.
Sementara itu koordinator aksi Yobet Magai dalam aksi menegaskan bahwa tes CPNS formasi 2024 harus 100 persen untuk orang asli Papua.
Harus ada kebijakan khusus dari BPKSDM bagi orang Papua. Tidak ada lagi kuota 20 dan 80 persen. Kemudian tesnya juga secara oflien tidak boleh online,” tegasnya.
Lanjutnya,”Mengenai batas usia kami minta harus ada kebijakan khusus dari pemda. Kemudian tim dari forum pencaker harus bekerjsama dengan BPKSDM untuk sama-sama kawal kami punya nasib,”sambung Yobet.
Sementara itu Ketua KNPI Kabupaten Mimika, Awen Magai menyampaikan bahwa dengan apa yang sudah disampaikan dalam aspirasi tersebut sangat diharapkan pemerintah daerah harus memberikan bukti.
Kami orang Papua harus dapat hak yang sama, kami sudah dengar dari pemerintah daerah dalam hal ini disampaikan oleh Kaban BPKSDM dan kami minta harus dibuktikan,”ujarnya.
Menanggapi aspirasi dari forum Pencaker Kaban
BPKSDM, Everth L. Hindom menyampaikan bahwa terkait dengan aspirasi yang disampaikan, ini sama halnya dengan aspirasi tuntutan dibeberapa daerah Papua lainnya.
Saya sampaikan secara terbuka bahwa aspirasi yang disampaikan kepada kami dan akan kami tindaklanjuti kepada pimpinan,”ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Everth juga menuturkan bahwa terkait tuntutan oleh forum pencaker ini MRP Papua Tengah sudah menyampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi.
Kemudian terkait dengan transparansi itu saya sudah sampaikan pada pertemuan awal bahwa saya akan terbuka dan tidak akan menutup apapun. Yang jelas kami siap untuk membantu ketika dalam pengisian link dan kami siap membantu jika ada kendala,”tuturnya.
Yang jelas kita kawal bersama formasi yang ada, agar tidak ada lagi yang namanya titipan atau apapun jika ada tolong sampaikan ke saya,” sambung Everth.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Mimika, kelompok Forum Pencaker menuju Gedung DPRD Mimika guna menyampaikan aspirasi yang sama kepada anggota Dewan.
