Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Bagian Organisasi Tata Laksana melakukan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika. Sosialisasi dilakukan di Aula Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Jalan Cenderawasih, Mimika, Papua Tengah (11/03/2025).
Sosialisasi di hadiri oleh para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Kabag Ortal), Kepala Distrik, serta Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Penjabat (Pj) Bupati Mimika Yonathan Demme Tangdilintin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah,”ungkapnya.
Lanjutnya, Yonathan menjelaskan bahwa masyarakat sangat menaruh harapan yang besar terhadap aparatur pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang profesional, cepat, transparan, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.
Ia juga berpendapat, kegiatan sosialisasi ini sangat penting. Agar ASN di lingkup Pemkab Mimika memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara efektif, dan berkelanjutan.
“Saya berharap, melalui kegiatan ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan yang di hadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Serta menemukan solusi yang inovatif, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,”ucapnya.
Dia akhir sambutannya, Ia pun meminta untuk hasil pemantauan dan evaluasi, nantinya menjadi bahan refleksi. Untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan layanan publik. Sehingga masyarakat Mimika benar – benar merasakan manfaat dari kebijakan dan program yang di jalankan pemerintah.
“Mari, kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,”tutupnya.
Sementara itu, Muhammad Yusuf Kurniawan, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memberitahukan permasalahan sebenarnya bukan pada penyelenggaraannya. Tetapi pada pendokumentasian, dari apa yang sudah dilaksanakan selama ini.
“Jadi, secara implementasi sudah bagus. Tetapi secara pendokumentasian, kami (Kementerian PANRB) belum dapat memotret, bahwa itu benar – benar bagus. Sehingga belum ada gambaran penilaian,”ungkapnya.
Lanjut Kurniawan, ini akan menjadi komitmen bersama antara Pemkab Mimika dangan Kementerian PANRB untuk memperbaiki permasalahan – permasalahan selama ini. Agar potret utuh pelayanan publik di Mimika, dapat tergambar secara nasional.
“Selama ini belum kelihatan. Karena pendokumentasiannya masih mengalami kendala terkait jaringan dan lainnya. Ini akan menjadi koreksi, agar lebih baik,” pungkasnya.
