Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertemu dengan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa serta Bupati – Bupati dan Wakil Bupati Se-Papua Tengah membahas tentang prospek percepatan pembangunan Papua, khususnya Papua Tengah.
Hal ini disampaikan Natalius Pigai di salah satu Hotel, Jalan Cenderawasih, Mimika, Papua Tengah (13/05/2025).
Natalius menjelaskan, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa sebagai ketua asosiasi Gubernur Se – Tanah Papua menyampaikan beberapa hal yaitu terkait Otonomi Khusus (Otsus), penegasan implementasi Otsus secara riil. Pembangunan Infrastruktur dan sarana prasarana, penanganan pengungsi, pembangunan sekolah rakyat, serta pembangunan kantor gubernur dan rumah jabatan.
Akselerasi prospek percepatan pembangunan itu kata Natalius di tentukan oleh Undang – undang Otsus. Dan dana Otsus adalah salah satu akselerasi pembangunan dari beberapa akses yang di minta, untuk dibukakan aksesnya agar pembangunan dapat lebih masif dan maksimal.
Lanjutnya menjelaskan, Ia beserta Gubernur Meki juga membahas terkait tentang pembangunan kantor gubernur dan rumah jabatan untuk provinsi – provinsi baru seperti Provinsi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah. Serta membahas konektivitas antara provinsi dengan kabupaten/kota di seluruh Papua dari sisi infrastruktur. Kemudian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) provinsi. Sebab di jelaskan Natalius RSUD yang ada sekarang hanya RSUD kabupaten.
“Oleh sebab itu hal ini harus menjadi konsen,” jelasnya.
Selanjutnya Natalis menerangkan terkait pengungsian masyarakat yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Nduga, di katakan Natalius hal itu juga telah di bicarakan dengan Gubernur Meki. Serta sekaligus terkait penanganannya.
Lebih lanjut Natalius menyampaikan bahwa dirinya akan mendorong agar percepatan pembangunan sekolah rakyat yang di peruntukan bagi orang miskin yang membutuhkan pertolongan dalam rangka peningkatan SDM dapat segera dilakukan. Dan dalam pembangunan sekolah rakyat ini juga di katakan Natalius ada syarat – syaratnya seperti ketersediaan lahan dan lain sebagainya. Sehingga kementerian parsial dengan pemerintah pusat tinggal membangun.
“Jadi berbagai aspek itulah yang kami bicarakan. Karena tujuannya adalah memajukan Papua secara keseluruhan. Apa yang menjadi hambatan – hambatan selama ini, dapat di buka,” tutupnya.
