Aliansi Pemuda Amungme (APA) dan Aliansi Pemuda Kamoro (APK) menggelar unjuk rasa di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan Jalan Poros Kuala Kencana Sp3, Mimika, Papua Tengah (23/05/2025)
Dalam aksi unjuk rasanya APA dan APK meminta Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong untuk mengambil kebijakan terkait formasi CPNS 280 Tahun 2024 bagi anak – anak Amungme dan Kamoro.
Bupati Mimika Johannes Rettob dalam menjawab tuntutan pengunjukrasa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika saat ini sedang berupaya memperjuangkan agar semua anak – anak Amungme dan Kamoro dapat memiliki peran. Bukan saja hanya dalam pemerintahan, tetapi juga di segala bidang.
Johannes menjelaskan bahwa Pemkab Mimika telah mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN RB) datang ke Mimika. Serta berjanji, jika telah mendapat respon dari KemenPAN RB dirinya akan duduk bersama APA dan APK berdiskusi terkait aspirasi Amungme dan Kamoro maupun siapa nama – nama yang akan diusulkan menjadi pegawai.
“Saya akan mengundang Ibu Menpan ke Mimika. Kita diskusi membicarakan APA dan APK punya kepentingan,” terangnya.
Lanjut Bupati menyampaikan bahwa terkait formasi 80-20 untuk pegawai sudah berjalan. Tetapi kerena kuota yang terbatas, maka tidak dapat terpenuhi secara umum. Tetapi, di jelaskan Bupati untuk sisa 820 ini sudah diperjuangkan.
“Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sudah menyurati ke KemenPANRB. Dan saya sendiri juga nanti akan datang melihat perkembangannya,” ucapnya.
Bupati juga berjanji akan memberikan pelatihan kepada anak – anak Amungme dan Kamoro terkait kesiapan dalam menghadapi tes CPNS untuk kedepannya. Sebab menurutnya masih banyak anak Amungme dan Kamoro yang masih belum dapat mengoperasikan sistem komputer dengan baik.
“Pemerintah janji akan memberikan pelatihan pada anak – anak Amungme dan Kamoro untuk mengikuti tes CPNS,” katanya.
Lebih lanjut, Johannes memberitahukan bahwa saat ini pemerintah sedang berusaha meminta kuota tambahan untuk anak – anak Amungme dan Kamoro kepada pemerintah pusat. Sebab katanya jalur optimalisasi sudah tidak bisa lagi dijalankan, sehingga di butuhkan jalur formasi baru.
“Saat ini yang sedang kami (Pemkab) usahakan adalah meminta formasi baru ke pusat. Kita harus bersabar. Mudah – mudahan bisa terpenuhi,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam menjawab aspirasi pengunjuk rasa Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menyatakan menerima tuntutan dari pengunjuk rasa, serta meminta waktu untuk memperjuangkan aspirasi APA dan APK agar anak – anak Amungme dan Kamoro dapat bekerja di Pemerintahan.
“Kami butuh waktu. Berikan kami waktu agar semua berjalan baik. Karena ini bicara tentang regulasi. Harus ada negoisasi,” jelasnya.
Emanuel menjelaskan bahwa hal ini memang bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk lebih memperhatikan dan membenahi anak – anak Amungme dan Kamoro. Tetapi dikatakan Emanuel pemerintah juga membutuhkan waktu dan dukungan dari APA dan APK, serta semua pihak.
“Mari kita berjalan bersama untuk saling mendukung,” tutupnya.
