Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika menggelar pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik hubungan antara legislatif dan eksekutif di salah satu Hotel, Jalan Hasanuddin, Mimika, Papua Tengah, Selasa (17/06/2025).
Adapun Maksud dari kegiatan ini yaitu membantu kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah, perwakilan, dan partai politik.
Asisten II Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Frans Kambu dalam sambutannya menyampaikan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Eksekutif, yang terdiri dari Kepala Daerah dan jajaran pemerintahan, di jelaskan Frans bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.
Sementara untuk legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika lanjut Frans, memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan publik.
Frans memberitahukan berapa aspek utama yang harus menjadi atensi dalam hubungan eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah yaitu meliputi penyusunan dan pengesahan APBD.
“Eksekutif mengusulkan anggaran daerah. Sementara legislatif membahas dan menyetujuinya, agar sesuai dengan prioritas pembangunan,” Jelas Frans.
Sedangkan untuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda), kata Frans DPRK Mimika bersama eksekutif merancang regulasi yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Lalu untuk pengawasan dan evaluasi program, DPRD berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan eksekutif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan beberapa aspek utama tersebut, Frans mengatakan sejatinya hubungan antara eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada prinsip kemitraan dan keseimbangan.
“Tidak boleh ada dominasi satu pihak terhadap yang lain. Karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam tata kelola pemerintahan daerah.” Ungkap Frans.
Frans berharap sinergi antara kedua lembaga dapat diperkuat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan daerah.
“Komunikasi yang baik, koordinasi yang efektif, serta komit bersama adalah kunci utama dalam membangun pemerintahan yang harmonis dan produktif, “tutupnya.
