Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Perayaan memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Ke-41 Tahun 2025 di Gedung Eme Neme Yauware, Mimika, Papua Tengah, Rabu (23/07/2025).
Perayaan peringatan Hari Anak Nasional Ke- 41 Tahun 2025 mengusung tema “Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045.”
Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Memberikan pengaplikasian melalui kegiatan yang efektif, kreatif dan menyenangkan. Serta mengapresiasikan anak sebagai subyek pembangunan.
“Penyebab kenakalan – kenakalan remaja yang terjadi di Mimika ini kerena kurang adanya perhatian dari keluarga dan kurangnya pemberian ruang penyaluran emosi positif pada anak – anak di sekolah,” ucap Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dalam sambutannya.
Kenakalan remaja ini dijelaskan Emanuel sebenarnya dilatarbelakangi situasi ekonomi keluarga yang kurang baik. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan hidupnya remaja – remaja ini terpaksa melakukan banyak hal yang tidak baik.
“Kenakalan remaja sebenarnya bukan karena berniat berbuat nakal. Tetapi karena untuk bertahan hidup dari situasi ekonomi yang sulit,” terangnya.
Maka dari itu menurut Emanuel perlu adanya pemetaan oleh pemerintah agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap anak – anak yang sangat membutuhkan perhatian. Perhatian yang dimaksudkan Emanuel yaitu seperti pendidikan, tambahan gizi dan lain sebagainya.
“Pemerintah sudah punya data. Ternyata banyak anak – anak di pinggiran kota dan sebagian di dalam kota yang butuh perhatian pemerintah. Itu yang akan menjadi sasarannya,” ungkapnya.
Namun diterangkan Emanuel perhatian pemerintah tidak bisa berhenti pada pemberian bantuan makanan dan gizi saja. Sebab menurutnya perlu ada tindak lanjut yaitu membuka Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan dasar pengetahuan kepada anak – anak yang belum bekerja karena tidak memiliki keterampilan.
“Seperti pemberian beras yang kemarin pemerintah lakukan. Tetapi, tidak boleh berhenti sampai disitu. Anak yang belum bekerja harus dimasukan ke BLK. Dan juga membangun fasilitas untuk anak – anak yang putus sekolah,” jelasnya.
Emanuel juga mengungkapkan bahwa pemenuhan hak dasar pada anak – anak ini merupakan tantangan yang berat dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Tetapi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak.
“Ini tantangan besar. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan bebagai pihak,” tutupnya.
